Tindak Pidana Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan

RR. SRI AGUSTINI, S.H, M.H

Bagaimana jika seorang saksi dari penuntut umum memberikan keterangan palsu dalam persidangan?

Dalam memutuskan suatu perkara hukum, Hakim berusaha untuk mencari kebenaran, khususnya kebenaran material (materiele waarheid) atau kebenaran yang riil. Hakim adalah pihak yang tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang diserahkan kepadanya untuk diperiksa. Oleh karena itu maka Hakim memerlukan alat-alat tertentu untuk dapat memperoleh suatu gambaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi sebagai dasar pembuktian bahwa apakah peristiwa yang diperiksanya itu terjadi atau tidak.

Sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam rumusan pasal 183 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Dalam pasal ini ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu: (1) Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; (2) Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) ialah:  a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d)petunjuk; e)keterangan terdakwa.

Dengan demikian peran saksi dalam sistem pembuktian sangatlah penting. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi mengenai suatu kejahatan atau kejadian dalam bentuk keterangan. Keterangan saksi dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) disebutkan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Bahkan dalam persidangan pidana, saksi disebutkan sebagai alat bukti utama karena dari para saksi tersebut dapat diperoleh keterangan tentang bagaimana jalannya peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Sumber gambar: Terasnews.id

Lalu bagaimana jika saksi memberikan keterangan palsu pada saat ia menjadi saksi di persidangan? Jaminan yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya adalah bahwa saksi itu disumpah.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dengan diucapkan sumpah atau janji ini maka diharapkan saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Pasal 242 KUHP, mengenai tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu, ditentukan antara lain bahwa,

Ayat 1: “Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Ayat 2: “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) yang ditulis oleh R Soesilo (1991) dijelaskan bahwa supaya saksi yang memberikan keterangan palsu (saksi palsu) dapat dihukum, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjeratnya secara pidana adalah: a) Keterangan itu harus di atas sumpah; b) Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu; c) Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Namun, sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, hakim wajib memperingatkan saksi terlebih dahulu. 

Pasal 174 KUHAP menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

DASAR HUKUM :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Referensi Buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183), R Soesilo (1991)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares